Kupang (08/06/2026) — Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai, menegaskan bahwa pembangunan daerah harus berlandaskan prinsip penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia (P5HAM). Hal tersebut disampaikannya usai menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) antara Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (KemenHAM RI) dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Pemprov NTT) di Kantor Gubernur NTT, Kupang, Senin (08/06).
Menurut Menteri HAM, kerja sama tersebut merupakan langkah strategis untuk mendorong pembangunan berbasis HAM di NTT. Nota kesepahaman itu mencakup berbagai program pengembangan dan pengarusutamaan HAM melalui pendidikan dan penyuluhan, penguatan pendidikan berbasis HAM, pembangunan pusat studi HAM, serta percepatan implementasi pembangunan pada sektor-sektor dasar yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat.
“Nota kesepahaman antara KemenHAM dan Pemprov NTT ini lebih kepada kebijakan pembangunan berbasis hak asasi manusia. Di dalamnya mencakup pengembangan dan pengarusutamaan HAM melalui pendidikan dan penyuluhan, pengembangan pendidikan berbasis HAM, pembangunan pusat studi HAM, serta percepatan implementasi pembangunan khususnya pada sektor sandang, pangan, dan papan,” ujar Menteri HAM.
Menteri HAM juga menekankan bahwa keberhasilan pembangunan berbasis HAM memerlukan kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh masyarakat, akademisi, serta seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya, sinergi tersebut menjadi kunci untuk mewujudkan kepentingan bersama (bonum commune) sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara adil, inklusif, dan bermartabat.
Penandatanganan nota kesepahaman dilakukan langsung oleh Menteri HAM Natalius Pigai dan Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena, serta disaksikan Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma dan jajaran pemerintah daerah. Turut mendampingi Menteri HAM dalam kegiatan tersebut, Staf Khusus Menteri HAM Yosef Sampoerna Nggarang beserta jajaran Kantor Wilayah Kementerian HAM NTT.
Sementara itu, Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena menyambut baik kerja sama tersebut. Ia menilai kehadiran Kementerian HAM di NTT merupakan bentuk nyata perhatian pemerintah pusat terhadap pembangunan yang berkeadilan dan berperspektif HAM. Menurutnya, perspektif HAM harus menjadi landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan, mulai dari bidang pendidikan, kesehatan, pelayanan publik, penegakan hukum, hingga pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat.
"Kami bersyukur atas kehadiran Menteri HAM di NTT. Ini menjadi tanda nyata bahwa pemerintah pusat memberikan perhatian serius terhadap pembangunan yang berkeadilan, berpihak pada martabat manusia, serta penguatan perspektif HAM dalam seluruh sektor pemerintahan," kata Gubernur NTT.
Melalui kerja sama ini, KemenHAM RI dan Pemprov NTT berkomitmen memperkuat implementasi prinsip-prinsip HAM dalam setiap kebijakan dan program pembangunan agar manfaatnya dapat dirasakan secara adil oleh seluruh masyarakat NTT.